Pada tahun 2008, sebuah inisiatif penting berhasil dilaksanakan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil dari program ini sangat signifikan, dengan terbentuknya sebuah mekanisme pengawasan publik yang efektif untuk melacak pelaksanaan proyek-proyek yang didanai oleh APBD. Salah satu pencapaian utamanya adalah terlaksananya pelacakan terhadap berbagai proyek pembangunan yang menggunakan anggaran daerah, yang mengungkap adanya beberapa ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, serta penyimpangan anggaran yang dapat merugikan kepentingan publik.
Dokumentasi yang dihasilkan oleh program ini menjadi dasar yang sangat penting dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Temuan yang diidentifikasi dalam proses pelacakan, seperti keterlambatan proyek dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dengan anggaran yang telah disepakati, tidak hanya memberikan dampak bagi perbaikan sistem pengawasan internal pemerintah, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memantau pelaksanaan proyek-proyek yang melibatkan dana publik.
Program ini juga berhasil memperkuat peran organisasi masyarakat sipil (CSO) sebagai mitra strategis dalam pengawasan anggaran. Dengan pelatihan yang diberikan kepada anggota CSO, mereka mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang muncul selama pelaksanaan proyek, serta menyampaikan laporan yang berbasis data kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu dampak penting lainnya adalah peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Masyarakat kini lebih mengetahui hak mereka untuk memberikan masukan atau bahkan menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang tidak sesuai harapan.
Selain itu, mahasiswa juga dilibatkan dalam program ini sebagai pengawas lapangan. Mereka diberikan pelatihan untuk memahami cara melacak proyek dan membaca dokumen anggaran dengan benar, serta metodologi pemantauan yang efektif. Keterlibatan mahasiswa tidak hanya meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan anggaran publik, tetapi juga memperluas jaringan pengawasan yang lebih luas di tingkat lokal, sehingga menjadikan pengawasan ini lebih komprehensif dan terintegrasi dengan masyarakat.
Pelaksanaan program ini menunjukkan bagaimana keterlibatan berbagai elemen masyarakat, mulai dari CSO hingga mahasiswa, dapat menciptakan pengawasan yang lebih efektif terhadap penggunaan anggaran daerah. Program ini dijalankan oleh KOPEL bekerja sama dengan LGSP-USAID pada tahun 2008, dengan tujuan untuk mengasistensi CSO dalam melacak dan memantau proyek-proyek yang didanai oleh APBD di Kabupaten Gowa. Program ini berhasil memperkenalkan dan mengimplementasikan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel, serta membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan yang dibiayai oleh dana publik.
