Pada tahun 2015, KOPEL berhasil menghasilkan dokumentasi praktik cerdas perempuan di desa dalam upaya keluar dari jeratan kemiskinan. Output utama dari program ini adalah pengumpulan berbagai inisiatif perempuan di Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Manggarai Timur yang berhasil mengatasi tantangan ekonomi dan sosial melalui strategi kreatif dan berbasis komunitas. Praktik-praktik ini juga mencakup upaya perbaikan layanan publik, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan, di tengah keterbatasan sumber daya yang ada di desa. Dokumentasi ini menjadi landasan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kebijakan nasional dalam mendukung pemberdayaan perempuan miskin.
Selanjutnya, program ini menggali berbagai strategi inovatif yang dikembangkan oleh perempuan dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Pengalaman dan praktik cerdas yang telah diterapkan oleh perempuan-perempuan desa ini diangkat untuk dijadikan bahan rekomendasi kebijakan, yang bertujuan untuk mendukung pemberdayaan perempuan miskin secara lebih efektif. Selain itu, program ini juga memperkuat jejaring antara masyarakat di ketiga kabupaten dengan kementerian desa, yang membantu meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Program ini dilaksanakan oleh konsorsium antara KOPEL dan Global Concern melalui program Mampu – AusAID. Kolaborasi ini memungkinkan penguatan kapasitas komunitas lokal untuk mengidentifikasi solusi yang relevan dengan kondisi mereka serta mendukung upaya perbaikan layanan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.
Melalui pendekatan partisipatif, program ini juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan layanan publik. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam memastikan keberlanjutan perbaikan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Pendampingan teknis dan advokasi kebijakan yang dilakukan turut memperkuat posisi masyarakat dalam dialog dengan pemerintah daerah.
