Hasil dari program ini mencakup perubahan nyata dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah di Sulawesi Selatan. Salah satu pencapaian utamanya adalah publikasi anggaran daerah yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah daerah di Kabupaten Bulukumba, Makassar, Toraja, dan Parepare mulai mempublikasikan anggaran mereka melalui berbagai media, termasuk poster-poster, buklet, dan saluran media lainnya efektif lainnya. Meskipun saat itu penggunaan media sosial belum semassif saat ini, namun informasi keterbukaan anggaran sudah mulai di lakukan. Langkah ini memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami alokasi anggaran dan ikut mengawasi penggunaan dana publik. Selain itu, program ini berhasil memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil (CSO), yang kini lebih terorganisir dan memiliki kemampuan lebih baik dalam memantau dan menganalisis anggaran daerah. Koordinasi yang lebih baik antar-CSO dan peningkatan kemampuan pemantauan anggaran menjadikan masyarakat sipil sebagai mitra penting dalam pengawasan pengelolaan anggaran.
Langkah ini tidak hanya memungkinkan masyarakat memahami alokasi anggaran, tetapi juga memberi mereka ruang untuk berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan dana publik secara langsung. Dengan adanya pelatihan literasi anggaran, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil (CSO) dapat lebih terlibat dalam proses anggaran daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Selain itu, CSO yang lebih terorganisir kini mampu melakukan analisis yang mendalam terhadap kebijakan anggaran, memberikan masukan yang konstruktif, dan menyuarakan kepentingan publik dengan lebih efektif. Koordinasi yang semakin baik antar-CSO juga menguatkan peran mereka sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Hasilnya, masyarakat sipil tidak lagi hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga menjadi aktor penting dalam menjaga keadilan sosial dan efektivitas penggunaan anggaran publik.
Pencapaian lainnya adalah peningkatan kesadaran dan partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan fiskal daerah. Program ini membuktikan bahwa dengan peningkatan kapasitas dan kolaborasi antar-CSO, masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, yang pada akhirnya menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semua hasil ini merupakan bagian dari program Consolidation of Civil Society in Monitoring The Accountability of Local Budget yang dilaksanakan oleh KOPEL Indonesia bekerja sama dengan Komisi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam pada tahun 2010-2012.
