Makassar, 2-3 November 2024 - Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi menyelenggarakan pelatihan intensif bagi para relawan dalam rangka memperkuat kemampuan pemantauan terhadap kinerja DPRD. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari ini diadakan di ruang meeting KOPEL Indonesia, Jl. Batua Raya 9 No. 3, Makassar, dengan peserta utama mahasiswa tingkat akhir yang tertarik pada legislasi, kebijakan publik, dan pengawasan pemerintahan. Pelatihan ini dibuka dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan sesi orientasi kegiatan dan pembinaan suasana melalui sesi perkenalan. Hari pertama pelatihan berfokus pada pemahaman dasar tentang organ dan alat kelengkapan DPRD serta diskusi mendalam tentang kedaulatan rakyat dan peran representasi dalam demokrasi Indonesia. Selanjutnya, peserta mendapatkan materi inti yang meliputi pemahaman tentang fungsi-fungsi utama DPRD, yaitu fungsi anggaran, pembentukan peraturan daerah, dan pengawasan. Tidak hanya dalam bentuk presentasi, materi ini juga disertai dengan praktik dan simulasi yang melibatkan peserta untuk menerapkan teori yang dipelajari dalam situasi nyata.
Pada hari kedua, agenda pelatihan dimulai dengan tinjauan materi hari pertama, lalu dilanjutkan dengan pembahasan rinci mengenai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peserta mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai komponen-komponen utama APBD, proses penganggaran, serta bagaimana DPRD memainkan peran penting dalam alokasi anggaran daerah. Sesi ini ditujukan untuk membekali peserta dengan kemampuan analitik dalam memahami dan mengawasi kebijakan anggaran secara lebih kritis. Selain itu, para peserta diberi pelatihan mengenai strategi advokasi dan komunikasi, serta teknik pemantauan dan analisis kebijakan berbasis data. Sebagai penutup, para peserta diberikan pengenalan mendalam mengenai organisasi KOPEL, visi, dan misi dalam mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan legislatif.
Fadli Ahmad selaku direktur KOPEL Sulawesi berharap pelatihan ini akan menghasilkan relawan yang kompeten dan siap mendukung upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas di DPRD. “Dengan adanya jaringan relawan yang terlatih, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh DPRD berpihak pada kepentingan publik,” ujar Fadli.
Dengan kegiatan ini, KOPEL optimis bahwa kehadiran relawan yang kompeten akan menjadi garda terdepan dalam pemantauan kinerja DPRD, demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
