Gelombang unjuk rasa yang terjadi baru-baru ini bukanlah sekadar letupan emosi sesaat. Ia adalah akumulasi dari rasa muak rakyat terhadap kebijakan yang dzalim dan perilaku wakil rakyat yang semakin menjauh dari nurani bangsa. Tragedi jatuhnya korban jiwa menjadi bukti bahwa kekuasaan hari ini gagal mendengar jeritan rakyat.

KOPEL Indonesia menilai, parlemen dan pemerintah pusat telah mengkhianati keadilan sosial. Kenaikan tunjangan DPR yang fantastis, tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan, hingga RAPBN 2026 yang menampar wajah daerah hanyalah puncak gunung es dari arogansi kekuasaan. Saat rakyat menuntut keadilan, para pejabat justru berpesta dengan anggaran.

Inilah saatnya suara rakyat ditempatkan di atas kerakusan elit politik. KOPEL Indonesia berdiri bersama rakyat dan menyerukan penghentian praktik memalukan yang meruntuhkan martabat demokrasi.

Baca pernyataan sikap lengkap KOPEL Indonesia di sini:

⇒ Unduh Pernyataan Sikap Kopel Indonesia