Makassar, 25-26 Juli 2023 – Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia dengan dukungan FORD Foundation telah menyelesaikan draft hasil penelitian studi literatur dan base line survey yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan kerja KOPEL Indonesia dalam memfasilitasi keterlibatan pemangku kepentingan dalam implementasi Kebijakan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) untuk mendukung pengurangan emisi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, KOPEL Indonesia mengadakan Forum Group Discassion (FGD) dengan dua sesi terpisah. Sesi pertama yaitu membahas draft hasil base line survey yang berlangsung pada Selasa, 25 Juli 2023, pukul 08.30 hingga 12.00 WITA, di Hotel REMCY Panakukang, Makassar. Sesi Kedua membahas draft hasil studi literatur yang dilaksanakan pada Rabu, 26 Juli 2023, pukul 08.30 hingga 12.00 WITA, juga di Hotel REMCY Panakukang, Makassar.
Dalam membuka kegiatan Forum Group Discussion (FGD) tentang hasil penelitian study literature dan base line survey terkait kebijakan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Ketua Yayasan KOPEL Indonesia, Pak Herman, menyampaikan bahwa penelitian ini dapat menjadi pegangan bagi para pegiat isu energi dan bahan referensi bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan RUED. "Penting bagi teman-teman pegiat isu energi untuk memiliki pegangan dan referensi yang solid dalam menghadapi tantangan implementasi energi terbarukan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pembuatan kebijakan yang efektif di tingkat daerah," ujar Pak Herman.
Lebih lanjut, dalam pernyataannya, Pak Herman menekankan pentingnya transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan. "Transisi ini membutuhkan sinergi dan upaya bersama dari seluruh pihak. Studi yang telah dilakukan dalam FGD ini akan menambah wawasan dan membuka wacana baru untuk mengimplementasikan energi terbarukan dengan lebih baik di masa depan," lanjutnya. Pak Herman juga menyadari bahwa mengimplementasikan sebuah kebijakan tidaklah mudah, khususnya dalam konteks energi terbarukan. Namun, ia percaya bahwa peran KOPEL Indonesia sebagai organisasi masyarakat sipil dapat membantu pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan tersebut. "Kami berharap KOPEL Indonesia dapat berperan aktif dalam mendukung pemerintah daerah dan pusat dalam implementasi kebijakan RUED. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan Perda RUED dapat segera diimplementasikan dengan sukses," tambah Pak Herman.
Pada hari pertama, Selasa (25/7), FGD difokuskan pada hasil base line survey. Sebanyak 20 peserta dari berbagai lembaga pemerintah, CSO, akademisi, dan mahasiswa turut hadir dalam acara ini. Dr. Sri Prilmayanti Awaluddin, SE, MM selaku tim peneliti memaparkan hasil penelitian base line survey yang bertujuan untuk memahami bagaimana literasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam implementasi RUED. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan umpan balik aktif, yang dipimpin oleh Andi Fadli Ahmad, S.Si (KOPEL) sebagai fasilitator untuk menggali pemikiran, masukan dan saran dari peserta terkait penelitian base line survey ini. Diskusi diawali dengan tanggapan dari Prof. Dr. Ir. H. Darmawan Salman. MS dengan memberikan saran dan masukannya kepada tim peneliti bahwa dalam penelitian ini sebaiknya dapat ditampilkan profil responden yang merupakan objek dalam penelitian ini yaitu masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Kemudian dilanjutkan dengan tanggapan dari peserta-peserta lain.
Hari kedua FGD, Rabu (26/7), difokuskan pada hasil study literature. Para peserta kembali berkumpul untuk mendengarkan pemaparan hasil studi literatur oleh Dewi Fortuna Sam. S.Ak., M.Ak Setelah itu dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu oleh Pak Firman (KOPEL) selaku fasilitator dan Dr. Ikhlas Kitta, S.T., M.T. sebagai penanggap dalam pemaparan studi literatur ini.
Kegiatan FGD ini merupakan langkah nyata KOPEL Indonesia dalam mendukung peralihan energi menuju terbarukan. KOPEL Indonesia berharap kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat akan menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif untuk mendukung tujuan pengurangan emisi dan pembangunan energi berkelanjutan.
