Program ini menghasilkan berbagai perubahan signifikan dalam tata kelola anggaran publik di Sulawesi Selatan. Salah satu output utamanya adalah meningkatnya kapasitas pemerintah daerah, anggota DPRD, dan organisasi masyarakat sipil dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi anggaran yang lebih inklusif, khususnya yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dan perempuan. Selain itu, tercipta mekanisme dialog multi-pihak yang memperkuat kemitraan antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan anggaran yang adil dan transparan.

Beberapa daerah seperti Kabupaten Bulukumba, Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Parepare mulai menunjukkan peningkatan alokasi anggaran untuk program-program yang secara langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan. Program ini juga mendorong transparansi anggaran dengan melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan, sehingga menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap pengelolaan dana daerah.

Inisiatif ini dilaksanakan dalam kurun waktu 2008–2010 melalui kerja sama KOPEL Indonesia dan Komisi Uni Eropa. Dengan nama Building Partnerships among Government, Parliament, and Civil Society in Support for Pro-Poor and Gender Responsive Budget Initiatives in South Sulawesi, program ini menjadi model keberhasilan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan keadilan sosial melalui kebijakan anggaran yang inklusif.