BULUKUMBA, KOPELINDONESIA.OR.ID – 21/11/2926. Polemik penggunaan dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bulukumba yang belakangan menjadi sorotan publik akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Ketua Baznas Bulukumba, H. Kamaruddin. Ia membenarkan bahwa dana Baznas memang pernah dipinjamkan kepada istri seorang pejabat. Namun, menurut keterangannya, dana tersebut telah dikembalikan seluruhnya kepada Baznas.
Bersamaan dengan penyampaian klarifikasi tersebut, H. Kamaruddin juga mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Baznas Bulukumba. Keputusan itu disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas polemik peminjaman dana yang telah menjadi perhatian publik.
Dihubungi secara terpisah oleh KOPEL Indonesia pada 20 November 2026, H. Kamaruddin membenarkan pengunduran dirinya. Ia kembali menegaskan bahwa dana yang dipersoalkan telah dikembalikan secara utuh kepada Baznas.
Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran peminjaman dana tersebut, Kamaruddin mengakui bahwa memang ada dana Baznas yang dipinjamkan kepada istri seorang pejabat.
"Iya, memang benar. Tetapi dananya sudah dikembalikan seluruhnya kepada Baznas," jelasnya.
Ketika ditanya mengenai alasan peminjaman, Kamaruddin mengaitkannya dengan program penanganan stunting dan gizi buruk. Menurut dia, karena Baznas tidak dapat mendanai program tersebut, dana kemudian dipinjamkan.
"Awalnya untuk program penanganan stunting dan gizi buruk. Tetapi Baznas tidak bisa mendanai program seperti itu, sehingga kemudian dipinjamkan," ungkapnya.
KOPEL Indonesia kemudian menanyakan siapa istri pejabat yang dimaksud. Namun, Kamaruddin hanya tertawa dan tidak memberikan jawaban.
Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan lebih jauh mengenai hubungan antara dana Baznas dan program penanganan stunting yang dimaksud. Pasalnya, penanganan stunting merupakan salah satu agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang semestinya direncanakan dan dibiayai melalui mekanisme anggaran pemerintah daerah.
Program penanganan stunting dan gizi buruk melibatkan sejumlah perangkat daerah, terutama sektor kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial. Karena itu, apabila terdapat kebutuhan pembiayaan program, semestinya tersedia mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban yang jelas.
Di sisi lain, Baznas memiliki mandat khusus dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan. Dana zakat tidak dapat diperlakukan seperti dana pinjaman biasa, sementara penggunaan dana infak dan sedekah juga harus memperhatikan peruntukan serta ketentuan pengelolaannya.
Dengan demikian, alasan peminjaman dana untuk kepentingan program penanganan stunting Pemerintah Kabupaten Bulukumba masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Publik perlu mengetahui apakah peminjaman tersebut memiliki dasar administrasi, siapa yang memberikan persetujuan, dari pos dana mana sumbernya, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya.
Pengembalian dana secara utuh tentu menjadi informasi penting. Namun, hal itu tidak serta-merta menghapus pertanyaan mengenai prosedur dan tata kelola dana Baznas. Terlebih, dana tersebut merupakan amanah umat yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
Pengunduran diri H. Kamaruddin menjadi perkembangan tersendiri dalam polemik ini. Namun, persoalan tata kelola dana Baznas Bulukumba masih membutuhkan penjelasan terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat tetap terjaga.