MAKASSAR, KOPELINDONESIA.OR.ID – Pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Adi Suryadi Culla, mengemukakan bahwa peluang figur pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari lingkaran internal Partai Gerindra, partai-partai koalisi, hingga kalangan nonpartai seperti akademisi, masyarakat sipil, dan militer.
Hal tersebut disampaikan Adi Suryadi Culla dalam perbincangan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Kamis (19/11/2026).
Menurut Adi, seluruh kelompok tersebut memiliki peluang untuk mengisi posisi wakil presiden apabila terjadi pergantian. Namun, Partai Gerindra memiliki ruang tersendiri dalam pembicaraan mengenai figur pengganti, mengingat posisi partai tersebut dalam pemerintahan.
"Semua berpeluang. Bisa dari lingkaran internal Gerindra, lingkaran partai koalisi, dan bisa juga dari nonpartai, seperti akademisi, masyarakat sipil, maupun militer," ungkapnya.
Ia menjelaskan, dalam dinamika politik koalisi pemerintahan, partai-partai pada umumnya menyerahkan keputusan mengenai figur yang akan diusulkan kepada Presiden. Karena itu, peluang munculnya nama dari internal Gerindra maupun figur yang berasal dari luar partai tetap terbuka.
Bahkan, menurut Adi, tidak tertutup kemungkinan sosok yang dipilih justru berasal dari figur yang selama ini tidak banyak diperhitungkan dalam bursa kandidat.
"Dari akademisi atau dari nonpartai juga bisa. Bisa saja muncul figur yang tidak disangka-sangka," jelasnya.
Dari lingkungan Partai Gerindra, sejumlah nama yang disebut-sebut dalam pembicaraan mengenai calon pengganti antara lain Dasco, Ahmad Muzani, dan Sugiono. Meski demikian, Adi menilai setiap figur memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
"Semua ada plus minusnya," ujarnya.
Adi menegaskan, pada akhirnya penentuan figur pengganti wakil presiden merupakan keputusan politik yang sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, berbagai nama dan kemungkinan yang berkembang di ruang publik tetap perlu ditempatkan sebagai bagian dariPresidena politik, sementara keputusan akhir diserahkan kepada Presiden.
"Pada akhirnya, kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden," tutup Adi.